Beranda Buletin Nasional Ahli Hukum Tata Negara dari Berbagai Perguruan Tinggi Berkumpul Membahas Krisis Konstitusi

Ahli Hukum Tata Negara dari Berbagai Perguruan Tinggi Berkumpul Membahas Krisis Konstitusi

para pakar ketatanegaraan menyelenggarakan diskusi terbatas/FGD. Pertemuan dilaksanakan pada Selasa, 24 Januari 2023 di Jakarta. Pakar dan ahli tatanegara yang hadir antara lain, Zainal Arifin Mochtar, Anthony Budiawan, Prof Denny Indrayana, Feri Amsari, Refly Harun, dan Syahganda Nainggolan. [Ist]

Berkembangnya wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan jabatan presiden 3 (tiga) periode ; mendorong para pakar ketatanegaraan menyelenggarakan diskusi terbatas/FGD.

Pertemuan dilaksanakan pada Selasa, 24 Januari 2023 di Jakarta. Pakar dan ahli tatanegara yang hadir antara lain, Zainal Arifin Mochtar, Anthony Budiawan, Prof Denny Indrayana, Feri Amsari, Refly Harun, dan Syahganda Nainggolan.

Selaku pengundang, S Indro Tjahyono, mengatakan alasan yang melatarbelakangi pertemuan itu salah satunya adalah masih terus berkembangnya gagasan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dengan kedok musyawarah rakyat.
Kedua, kalangan parpol juga tidak memiliki sikap jelas alias “wait and see”. Padahal wacana yang berkembang liar itu mengancam kehidupan bernegara ke depan.

Sedangkan Mohammad Jumhur Hidayat, sebagai penggagas acara tersebut serta terlibat beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan oleh JALA ( jaringan aktivis lintas angkatan )menyatakan prihatin bahwa setelah Reformasi berjalan hampir seperempat abad, ternyata perubahan yang diharapkan tidak kunjung terwujud. Sebaliknya yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi serta rendahnya kepatuhan terhadap konstitusi dan ketatanegaraan.

“Suara rakyat dikebiri termasuk rendahnya partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik yang mengikat. Yang berkembang saat ini justru kedaulatan partai yang mengabaikan rambu-rambu konstitusi,” ujarnya.

Pengundang lain, Paskah Irianto, melihat bahwa krisis konstitusi sudah ada di depan mata.

“Kini tumbuh fenomena baru yakni ketentuan peraturan perundang-undangan jadi sasaran perubahan untuk memuluskan setiap kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

“Kalau kecenderungan ini terus berlangsung, negara akan bubar karena sendi-sendi ketatanegaraan terus menerus digerogoti,” Imbuh Paskah.

In’am el Mustofa, salah satu pegiat sosial dan kebangsaan LESPK Yogya, mengomentari pertemuan tersebut sebagai gagasan brilian. In’am menggarisbawahi bahwa pertemuan itu diadakan pada saat atmosfir politik dikeruhkan oleh berbagai kepentingan.

“Sehingga semua pihak berlagak pilon dan menutup mata karena kepentingannya terakomodir di dalamnya, namun demikian kita harus optimis bahwa Pemilu harus dikawal agar terlaksana tahun 2024,” ujar In’am.

Selain dihadiri para pakar, diskusi nasional akan mengundang para pengamat politik, anggota DPR RI, kalangan birokrasi, organisasi non pemerintah, dan para peneliti ketatanegaraan di BRIN.

Diharapkan diskusi menghasilkan resolusi dan rekomendasi untuk menghentikan manipulasi tafsir konstitusi yang terus menggelinding di masyarakat.

Narasumber yang konfirmasi hadir :
1. Anthony Budiawan
2. Tarech Rasyid
3. Prof Denny Indrayana
4. Harus Azhar
5. Feri Amsari
6. Refly Harun
7. Benny K Harman
8. Masinton Pasaribu
9. Zainal Arifin Mochtar
10.Syahganda Nainggolan

Undangan :
1. Rizal Fadillah
2. Essie
3. Tony Listianto/Teolog
4. Iwan Sumule

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here