Beranda Lingkungan Hidup Walhi Aceh Desak Pemerintah Evaluasi PT Lhoong Setia Mining

Walhi Aceh Desak Pemerintah Evaluasi PT Lhoong Setia Mining

WALHI Aceh Ingatkan PT Lhoong Setia Mining Segera Reklamasi Lahan
  • Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mengingatkan kepada PT Lhoong Setia Mining (PT LSM) agar tidak mengabaikan reklamasi lahan pasca operasi, sebelum melanjutkan eksploitasi kembali. Mengingat ini merupakan kewajiban perusahaan agar memperbaiki kembali lahan yang sudah rusak.

BANDA ACEH – WALHI Aceh juga meminta  pemerintah Aceh mengevaluasi izin PT Lhoong Setia Mining yang beroperasi di Kecamatan Lhoong Aceh Besar. Hal itu terkait sejumlah persoalan yang belum diselesaikan oleh perusahaan bijih besi tersebut.

“Kami minta PT LSM berhenti dulu beroperasi sampai kewajiban lingkungan dipenuhi, seperti reklamasi lahan maupun kewajiban lainnya,” kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Salihin, Selasa, (29/11).

Ahmad Salihin mengungkapkan, paska peralihan kepemilikan PT LSM kepada pemilik baru, pihaknya mendapat informasi dari sejumlah nelayan di Desa Jantang yang menyatakan masyarakat meminta jaminan kepada manajemen perusahaan agar ada jaminan tertulis untuk tidak memperparah kerusakan lingkungan seperti yang terjadi sebelumnya.

Namun, hingga sekarang disebut belum ada titik temu terkait permintaan jaminan tertulis tersebut.  “Akan tetapi pihak perusahaan baru sebatas jaminan secara lisan yang diperoleh, sementara nelayan meminta secara tertulis, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya tidak ada jaminan,” kata Ahmad Salihin

Padahal, lanjut Salihin, kewajiban perusahaan menerima usulan dan masukan dari warga terdampak sangat jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salihin menjelaskan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian dipertegas lagi  pada ayat 7 disebutkan, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang diolah sebagaimana pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

“Jadi nelayan minta hitam di atas putih perjanjian tersebut agar ada pegangan bagi nelayan, tidak ada alasan pihak perusahaan tidak menyetujuinya,” sebutnya

Salihin juga menyebutkan, berdasarkan hasil observasi ke lapangan, WALHI Aceh menemukan fakta terdapat sejumlah persoalan pasca eksploitasi tahap pertama. Salah satunya sungai Krueng Sob sudah dangkal dan biodiversity yang ada di sungai tersebut sudah hilang.

Sungai Krueng Sob hulunya melintasi langsung dari lokasi penambangan bijih besi tersebut dangkal akibat lumpur bekas eksploitasi menumpuk di hilir yang muaranya langsung ke laut, berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi operasi tambang bijih besi tersebut,” kata Salihin.

Sebelum PT LSM beroperasi pada 2006 lalu, sungai tersebut dikatakan memiliki banyak Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan nelayan yang bernilai ekonomi. Seperti ikan, kepiting, cue dan sejumlah biodiversity lainnya. Cue adalah sejenis siput yang hidup di rawa-rawa dekat laut. Di kawasan Lhong sendiri Cue menjadi masakan khas yang cukup digemari.

Namun dengan dangkalnya Krueng Sob, keberadaan cue maupun beragam biodiversity lainnya disebut sudah punah. Dangkalnya sungai akibat banyaknya lumpur hasil eksploitasi bijih besi PT LSM dikatakan telah sampai ke hilir, yakni ke muara yang berada di pantai Pasie Jantang.

“Sungai itu juga mengaliri air untuk kebutuhan sawah, makanya penting untuk diperbaiki agar kualitas air sungai tetap bisa dipergunakan untuk kebutuhan sawah maupun lainnya,” tegasnya.

Selain itu, kata Salihin berdasarkan foto udara yang WALHI Aceh peroleh, terlihat lubang bekas tambang sebelumnya masih terbuka lebar, belum ada upaya dari pihak perusahaan untuk melakukan reklamasi. [Aj/Bt]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here