Beranda Buletin Hukrim Kemenkumham pastikan tidak ada pemidanaan terhadap insan dan produk jurnalistik

Kemenkumham pastikan tidak ada pemidanaan terhadap insan dan produk jurnalistik

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan tidak ada pemidanaan terhadap insan dan produk jurnalistik dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemerdekaan pers dijamin dalam amendemen rujukan hukum pidana Indonesia tersebut.

“Tidak ada satupun yang berkaitan dengan delik pers,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengadopsi sejumlah pasal di Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam penjelasan pasal di revisi KUHP.

“Penjelasan terkait penghinaan itu kita merujuk kepada Pasal 3 UU Pers,” ungkap dia.

Dia menegaskan kemerdekaan pers sangat terjamin dalam revisi KUHP. Hal itu dianggap sebagai common sense.

“Bahwa orang bekerja itu tidak bisa dipidana selama apa yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah dan jabatan yang melekat pada dirinya,” sebut dia.

Selain itu, Edward menyampaikan alasan penegasan tidak adanya pemidanaan terhadap insan dan produksi jurnalistik hanya masuk ke dalam penjelasan. Pemerintah tidak ingin memberikan kekhususan kepada sektor pers.

Jika hal itu dilakukan, dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan bagi profesi lain. Dia menegaskan ketentuan tersebut berlaku juga bagi profesi lain.

“Saya kira yang melaksanakan perintah jabatan siapapun, maupun jurnalistik, mau dokter, dan segala macam (profesi), selama dia melakukan tugas sesuai fungsi dan jabatannya itu memang tidak bisa dipidana,” tegas dia. [Mc]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here