Beranda Buletin Ekbis Peneliti: Jangan Istimewakan Sawit dalam Proyek Bahan Bakar Nabati

Peneliti: Jangan Istimewakan Sawit dalam Proyek Bahan Bakar Nabati

Tandan sawit. [Foto: Dok. Buletinterkini]
  • Pemerintah diingatkan untuk tidak menjadikan sawit sebagai komoditas utama dalam memproduksi Bahan Bakar Nabati (BBN).
  • Indonesia dinilai masih menyimpan sumber alternatif lain yang dapat membantu pencapaian target transisi energi nasional.
Peneliti dari Koaksi Indonesia, Aziz Kurniawan, mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan (EBT). Fluktuasi Harga kelapa sawit yang kerap volatil membuat minyak nabati itu riskan jika dijadikan sumber utama dalam pencapaian target BBN itu.“Perbedaan biofuel dari sawit dengan energi terbarukan lainnya adalah biofuel dari sawit mengalami fluktuasi harga, tetapi energi terbarukan lainnya tidak. Begitu pun dengan UCO, tidak terlalu signifikan fluktuasi harganya, dan ini sangat baik untuk sebuah kebijakan negara,” papar Aziz, dalam diskusi terkait BBN, yang diselenggarakan Yayasan Madani Berkelanjutan, Kamis (22/9).

UCO yang disebut Aziz adalah Used Cooking Oil atau minyak goreng bekas atau kerap disebut jelantah. Indonesia mengonsumsi sekitar 8 juta ton minyak goreng sawit setiap tahunnya. Sementara ekspor minyak goreng bekas baru sekitar 200 kiloliter setahun. Aziz melihat ini sebagai potensi sangat besar yang masih bisa dikembangkan, sebagai bahan baku BBN di masa depan.

Dalam sudut pandang yang lain, Aziz mengakui bahwa sawit masih akan menjadi pemain utama dalam proses transisi energi di Indonesia, meski dengan proporsi yang berubah sesuai program pemerintah. Namun, dalam jangka lebih Panjang prioritas harus diubah. Selain pemanfaatan minyak goreng bekas, Indonesia juga harus membuka kemungkinan pembuatan bahan bakar nabati dari tanaman lain.

“Dalam jangka pendek sampai jangka menengah, mau tidak mau harus ada standar keberlanjutan, supaya aspek sustainability-nya bisa terjaga. Dan tentunya ini membutuhkan banyak peran dari pemerintah, industri, dan petani terutama,” lanjutnya.

Bahan Selain Pangan

Suara senada disampaikan Rafika Farah Maulia, peneliti muda di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dia mengatakan, program BNN sesuai dengan komitmen net zero emission yang ingin dicapai Indonesia dan sejumlah negara lain. Karena itu, konsumsi BBN harus terus ditingkatkan untuk menurunkan tingkat emisi.

“Dari segi keekonomiannya, mungkin kita perlu untuk mencari sumber-sumber raw material baru untuk BBN sendiri, baik yang berasal dari tanaman misalnya dari (buah) Jarak, maupun yang sifatnya recycling, seperti UCO,” papar Rafika.

Minyak goreng bekas dinilai strategis, karena dari segi ekonomi mampu menurunkan biaya produksi, dan dari sisi lingkungan memiliki lebih banyak manfaat. Selain itu, Indonesia juga dinilai perlu mencari sumber bahan mentah BBN, yang memiliki tingkat harga lebih stabil daripada yang ada saat ini.

“Itu bisa kita siasati, dengan mencari sumber-sumber BBN yang mungkin tidak harus berkompetisi dengan produk-produk pangan. Kalau berkompetisi dengan produk pangan, pasti nanti menjadi harga yang lebih kompetitif, karena ada dua demand, dan harganya akan lebih berfluktuasi,” lanjut Rafika.

Dampak ekonomi dari program biodiesel, menurut penelitian LPEM FEB UI, memang belum tercapai saat ini.

“Kita ingat, bahwa meskipun sudah ada dana dari BPDPKS, pada tahun 2020 pemerintah masih memberikan suntikan anggaran dari APBN senilai Rp2,7 triliun untuk industri biodisel,” kata dia.

Insentif Komoditas Lain

Peneliti Madani Berkelanjutan, Kukuh Ugie Sembhodom dalam diskusi yang sama menilai sawit relatif dominan karena selama ini mendapat bantuan insentif melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Nah, kita dari Yayasan Madani Berkelanjutan mempertanyakan, bisa enggak sih sebenarnya kalau kita gunakan skema yang sama atau kita berikan insentif juga. Entah itu dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal, kepada feedstock lain agar mereka dapat berkembang,” kata Kukuh.

Dukungan pemerintah melalui BPDPKS terhadap pengembangan BBN berbahan baku sawit, menjadikan kompetisi pengembangan biofuel menjadi tidak adil, kata Kukuh.

“Jadi, untuk mendorong agar industri biofuel ini menjadi lebih beragam, kami beranggapan perlu ada skema yang mengatur hal tersebut. Mungkin bisa lewat insentif non-fiskal,” kata Kukuh.

Salah satu penerapannya, misalnya adalah dengan memberikan insentif pajak kepada restoran, yang menyerahkan minyak goreng bekas mereka dalam program ini.

Situasi Mungkin Stagnan

Harapan banyak peneliti itu mungkin akan berat tercapai karena situasi politik menentukan kebijakan pemerintah. Hal itu dikatakan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto ketika berbicara dalam diskusi yang sama.

“Kalau bicara BBN 30 tahun ke depan, kalau misalnya sistem pemilu-nya tidak berubah, ini enggak akan berubah, akan kayak gini-gini aja,” ujarnya.

Alasan terbesarnya, menurut Darto adalah karena kebijakan pemerintah dipengaruhi pelaku industri.

“Kalau misalnya pengusaha batu bara, pengusaha sawit, pengusaha industri kehutanan ikut mendanai proses pemilu, maka tidak akan ada UMKM dari minyak jelantah tadi. Itu akan susah berkembang, karena akan berebut kuota dengan konglomerasi,” tambah Darto.

Perebutan kuota yang dimaksud Darto adalah karena pemerintah telah menetapkan program biodisel dalam target tertentu, maka konglomerat sawit akan berupaya agar besaran itu mereka kelola sepenuhnya. Dalam posisi ini, industri sawit memiliki kekuatan lobi lebih besar daripada UMKM.

“Yang kuat itu kan pengusaha sawit. Mereka duduk di Komite Pengarah BPDPKS. Kan ada empat konglomerat duduk di komite pengarah sawit itu, dan mereka punya power untuk mengarahkan duit itu akan mengalir ke mana,” tegasnya.

Salah satu jalan kelurnya adalah, dengan meminta jatah dalam program pemerintah. Misalnya, saat ini, dalam program B30, sawit ditetapkan 20 persen dan 10 persennya dipenuhi dari minyak goreng bekas.

Produksi minyak sawit nasional pada 2021 sebesar 52,3 juta ton, dengan 65 persen untuk ekspor, 14 persen biodisel dan sisanya kebutuhan domestik. Tahun ini, Indonesia masih berada dalam skema program B30, yaitu penggunaan 30 persen BBN untuk setiap liter bahan bakar.

Tahun lalu, konsumsi BBN dalam skema ini mencapai 9,3 juta kiloliter, dan diklaim mampu menghasilkan penghematan sebesar Rp66,54 triliun. Pemerintah terus mendorong peningkatan pemakaian biodiesel, karena sekitar 24 persen populasi kendaraan bermotor bermesin diesel. [VOA/BTC]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here