Beranda Buletin Nasional Puluhan Ribu Buruh akan Unjuk Rasa Tolak UU PPP

Puluhan Ribu Buruh akan Unjuk Rasa Tolak UU PPP

Aksi demo Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di DPR RI, Jumat, 20 Mei 2022. [Foto: PPMI Centre]
  • Puluhan ribu buruh berencana akan menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) pada 8 Oktober di 34 provinsi.

JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh menolak pengesahan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Menurutnya, pihaknya akan mengorganisasi puluhan ribu buruh di 34 provinsi untuk turun ke jalan pada 8 Juni 2022 menolak UU PPP. Aksi akan dilakukan di sekitar Jakarta dan kantor-kantor gubernur di provinsi lainnya.

“Alasan pertama menolak. Ini hanya akal-akalan produk hukum agar omnibus law bisa dibenarkan, berlaku di Indonesia. Maka dimasukkan dalam revisi UU PPP, bukan karena kebutuhan hukum,” jelas Said Iqbal secara daring, Selasa (31/5/2022).

Said Iqbal menambahkan revisi undang-undang ini juga tidak melibatkan secara luas, melainkan hanya dari perwakilan kampus. Selain itu, revisi undang-undang ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, kata dia, undang-undang tersebut diduga dapat direvisi dalam waktu cepat yakni dua pekan.

“DPR tidak begitu yakin dengan produk Undang-undang yang dibuat bersama pemerintah,” tambah Iqbal.

Iqbal melanjutkan Partai Buruh bersama organisasi buruh lainnya akan melakukan judicial review atas UU PPP pada akhir Mei 2022 ini.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) dalam rapat paripurna pada Selasa (24/5). Pimpinan Badan Legislatif DPR M Nurdin mengatakan terdapat 19 perubahan dalam RUU PPP yang disahkan.

Antara lain penambahan Pasal 22 yang mengatur perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan metode Omnibus. Serta perubahan Pasal 64 mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.

Seperti dikutip dalam keterangan Kemenkumham (24/5), menurut Nurdin, sebanyak delapan fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU PPP disampaikan ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Fraksi itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS belum setuju RUU PPP dilanjutkan ke rapat paripurna.

“Namun, berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat satu untuk dilanjutkan ke tingkat dua,” kata Nurdin dikutip dari rilis Kemenkumham (24/5/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ad Interim mengapresiasi DPR atas kinerja DPR hingga pengesahan Undang-Undang ini. Kata Sri Mulyani, revisi Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menggunakan metode omnibus.

“Perkenankanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para Anggota DPR RI,” ucap Sri Mulyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here