Beranda Buletin Politik Nurdin Taba : Jokowi Sebaiknya Legowo untuk Mundur

Nurdin Taba : Jokowi Sebaiknya Legowo untuk Mundur

Jokowi Sebaiknya Legowo Untuk Mundur

“Demi Penyelamatan Rakyat Atas Ketidakmampuan Menangani Penyebaran Virus Corona”

Oleh: Nurdin Taba

BULETINTERKINI OPINI – Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini terlihat sudah tidak Murni Pro Rakyat apalagi dimasa pandemi corona ini, menghindar menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam langkah pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia.

Presiden menghindar menggunakan UU Karantina Kesehatan sebagai perlindungan dan penyelamatan hidup rakyat.

Presiden Jokowi lebih mengutamakan kebijakan yang namanya PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 4 dan kebijakan ini publik menilai suatu kegagalan pemerintah menangani perlindungan kesehatan masyarakat dan sebaiknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur sebagai langkah terhormat demi mengurangi korban jiwa yang berguguran atas ketidakmampuan menangani penyebaran virus corona.

Hari demi hari, bulan demi bulan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pengamat sosial, tokoh publik dan tokoh agama sejak awal terus menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam langkah pencegahan penyebaran virus corona, ketidak inginan Pemerintah memberlakukan UU Karantina Kesehatan karena murni tidak pro rakyat, karena salah satu kewajiban pemerintah dalam UU Karantina Kesehatan adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.

Akan tetapi Pemerintah mengabaikan dan lebih mengutamakan kebijakan yang namanya PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga yang namanya PPKM Level 4 , adalah kebijakan yang tidak Pro Rakyat.

Diuraikan dalam Pasal 7 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Kemudian di Pasal 9 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan serta berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

KARANTINA WILAYAH

Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Karantina wilayah, pada Pasal 53 disebut sebagai bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tertentu.

Di Pasal 54, diterangkan terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, seperti pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah.

KASUS VIRUS CORONA DI INDONESIA

Kasus virus corona di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, sembuh, maupun yang meninggal dunia.

Hingga Selasa (27/7/2021) pukul 12.00 WIB, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 45.203. Sehingga jumlahnya saat ini menjadi 3.239.936 orang.

Sedangkan untuk kasus sembuh, pemerintah Indonesia melaporkan adanya penambahan sebanyak 47.128 orang. Penambahan itu sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 2.596.820 orang.

Pasien yang meninggal dunia karena infeksi Covid-19 juga bertambah sebanyak 2.069 orang, sehingga totalnya kini menjadi 86.635.

Penambahan tersebut menempatkan Indonesia di posisi pertama sebagai negara dengan angka kematian harian tertinggi di dunia di bawah Brasil dengan tambahan 1.320 kematian.

Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021

Penulis merupakan Pemerhati Sosial Politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here